Oleh : Miko Adiwibowo, S.H. Tulisan ini membahas Harmonisasi Produk Hukum Daerah dalam konteks perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fokus utama kajian adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengharmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah berubah setelah lahirnya regulasi tersebut. Perubahan ini menimbulkan implikasi yuridis signifikan, di mana kewenangan yang sebelumnya berada di Biro Hukum Pemerintah Daerah kini dialihkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal. Kondisi ini memperkuat kontrol pemerintah pusat namun sekaligus mengurangi keleluasaan daerah dalam menjalankan otonomi. Melalui analisis teori, peraturan, dan praktik otonomi daerah, artikel ini menyoroti kelebihan dan kekurangan mekanisme baru harmonisasi, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Baca selengkapnya di Download Artikel